Pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai produk dari demokrasi dapat dilihat dalam kerangka prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, integrasi antara pembangunan berkelanjutan dan demokrasi memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai keputusan dan implementasi kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.
Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan demokrasi melibatkan integrasi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan ke dalam proses demokratis. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, demokrasi mencakup partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik.
Demokrasi memberikan ruang untuk partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi warga dapat mendukung identifikasi kebutuhan lokal, nilai-nilai lingkungan, dan prioritas pembangunan yang berkelanjutan.
Sistem demokratis cenderung menempatkan penekanan pada akuntabilitas pemerintah kepada warganya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan dan proyek yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan pemenuhan tujuan pembangunan jangka panjang.
Dalam sistem demokratis, kebijakan lingkungan dan sosial dapat dihasilkan melalui diskusi dan konsensus. Pembangunan berkelanjutan menuntut pengembangan kebijakan yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
Demokrasi yang kuat dapat menciptakan proses perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat. Ini dapat membantu dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.
Prinsip-prinsip demokrasi mencakup konsep keadilan dan kesetaraan. Pembangunan berkelanjutan juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi serta kesetaraan akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan.
Pembangunan Berkelanjutan sebagai persetujuan tentang tujuan global harus didukung oleh sistem demokrasi yang mapan dalam pemikiran dan pelaksanaan.
Kita berharap pesta demokrasi tahun 2024 di Indonesia melahirkan pemimpin yang meletakkan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari kerangka program kerja dalam pemerintahan,
Penulis Adnan A. Saleh