Makassar, 29 April 2026 — Upaya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah tidak bisa dilepaskan dari penguatan kapasitas para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam sesi yang disampaikan oleh Dr. Rachman Kurniawan, Manager Pilar Pembangunan Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, dalam kegiatan Fasilitasi Penyusunan RAD dan Pelokalan SDGs Regional Sulawesi di Makassar.
Dalam paparannya, Dr. Rachman menekankan bahwa pelokalan SDGs membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, terutama melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta aktor pembangunan lainnya. Ia menilai bahwa keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan target global ke dalam kebijakan dan program yang kontekstual.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah peran strategis perguruan tinggi melalui konsep Center of Excellence for SDGs. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak riset dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan agenda SDGs.
“Integrasi SDGs dalam tridharma perguruan tinggi—meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat—menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan berkelanjutan di daerah,” jelasnya.
Dalam aspek pendidikan, pengarusutamaan SDGs ke dalam kurikulum menjadi langkah konkret yang perlu didorong. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas mahasiswa, peningkatan kompetensi dosen, serta pembentukan kesadaran kolektif terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, dari sisi riset, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan solusi berbasis bukti (evidence-based) yang relevan dengan kebutuhan daerah. Sementara dalam pengabdian masyarakat, peran kampus sebagai fasilitator dan katalisator dinilai penting dalam mendorong partisipasi publik dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dr. Rachman juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pelokalan SDGs, mulai dari tahap internalisasi, fasilitasi teknis, hingga pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Pendekatan kolaboratif ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa implementasi SDGs tidak berjalan secara parsial.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan kapasitas bukan hanya soal peningkatan pengetahuan, tetapi juga mencakup kemampuan institusional, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan data dalam perencanaan dan pelaporan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dan mitra pembangunan di wilayah Sulawesi dapat semakin siap dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, pelokalan SDGs di tingkat daerah diyakini dapat menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan nasional.