Praktik pengelolaan sampah di Korea Selatan dinilai memiliki sejumlah pendekatan yang relevan untuk dipelajari dan direplikasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prof. Lee dalam kegiatan Kamisan SDGs #Seri 3 yang diselenggarakan oleh Laboratorium SDGs Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Parepare.
Dalam pemaparannya, Prof. Lee menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Korea Selatan dibangun melalui pendekatan yang dimulai dari sumber. Masyarakat didorong untuk memiliki tanggung jawab sejak awal proses pembuangan, sehingga sampah tidak langsung bercampur dan dapat dikelola sesuai karakteristiknya.
“Hal pertama yang penting adalah melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber, yaitu memisahkan sampah organik, nonorganik, residu, dan sampah beracun,” jelas Prof. Lee.
Menurutnya, pemilahan dari sumber menjadi fondasi penting dalam sistem pengelolaan sampah. Ketika masyarakat telah melakukan sortir dengan benar, proses pengolahan pada tahap berikutnya menjadi lebih mudah dan memungkinkan sampah yang masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan kembali.
Praktik kedua yang disampaikan Prof. Lee adalah upcycling terhadap sampah yang telah dipilah. Sampah tidak semata-mata dipandang sebagai material yang harus dibuang, tetapi dapat diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah.
“Setelah sampah dipilah, tahap berikutnya adalah bagaimana mengolahnya melalui upcycling sehingga sampah dapat memiliki nilai ekonomi dan manfaat baru,” lanjutnya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan dan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.
Selain pemilahan dan pengolahan, Prof. Lee juga menekankan pentingnya penegakan aturan. Masyarakat yang melanggar ketentuan pembuangan sampah perlu mendapatkan sanksi sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan sampah.
Dengan demikian, praktik pengelolaan sampah di Korea Selatan tidak hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, tetapi juga didukung oleh sistem, fasilitas, pengolahan yang memberikan nilai tambah, serta mekanisme pengawasan dan sanksi.
Kepala Laboratorium SDGs Prodi PMI IAIN Parepare, Adnan Achiruddin Saleh, menilai praktik baik yang disampaikan Prof. Lee memiliki peluang untuk direplikasi dan dikembangkan sesuai dengan konteks Kota Parepare.
Menurut Adnan, secara regulasi Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam pengelolaan sampah. Demikian pula dengan berbagai perangkat teknis yang dapat menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
“Praktik baik yang disampaikan oleh narasumber memiliki peluang yang sama untuk kita replikasi. Di Indonesia, aturan tentang pengelolaan sampah sebenarnya sudah ada, perangkat teknisnya juga tersedia. Tantangannya adalah bagaimana memastikan fasilitas pemilahan, termasuk ketersediaan tempat sampah terpilah, dapat berjalan bersamaan dengan pembangunan pengetahuan dan kesadaran masyarakat,” ujar Adnan.
Menurutnya, upaya tersebut sangat relevan dengan SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, terutama Target 12.4 dan 12.5, yang menekankan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan serta pengurangan timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Praktik tersebut juga mendukung SDG 11 Target 11.6, khususnya dalam mengurangi dampak lingkungan dari pengelolaan sampah perkotaan.
“Jadi, kita tidak hanya membutuhkan tempat sampah yang terpilah, tetapi juga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Di sinilah perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun pengetahuan, mengembangkan model pemberdayaan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemilahan sampah sejak sumber, pengolahan melalui upcycling, dan penguatan kepatuhan terhadap aturan merupakan rangkaian yang dapat mendorong praktik ekonomi sirkular sekaligus memperkuat pencapaian SDGs di tingkat lokal. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan kebersihan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.